Manuver DPR terkait Putusan MK

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji perundang-undangan dan DPR sebagai lembaga legislatif pembuat undang undang bersama Presiden.

Kedua fungsi ini memiliki peran dan fungsi yang harus saling kait mengkait,  suatu putusan Mahkamah Konstitusi bisa berlaku langsung apabila tidak ada penambahan frasa yang putusannya menyatakan pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga bisa langsung tereksekusi, lalu bagaimana bila Mahkamah Konstitusi menambahkan suatu frasa maka harus dilegitimasi oleh DPR dan Presiden dengan melakukan perubahan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi karena putusan Mahkamah bukan merupakan pengambil Alihan fungsi DPR dan sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah Final dan mengikat berdasarkan asas erga omnes

Tidak dipatuhinya putusan Mahkamah Konstitusi untuk ditindak lanjuti merupakan menjadi permasalahan hukum dimana Putusan MK dapat dikesampingkan dengan ada kepentingan dengan menggunakan hak konstitusional DPR dalam membuat suatu perundang-undangan.(open legal policy)

Hal ini juga pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang mana merubah suatu putusan Pendirian MK sendiri. Sehingga ini juga menjadi dasar pemikiran DPR untuk melakukan pembangkangan dengan dasar kepentingan politik DPR. 

Polemik ini menjadi sebuah catatan matinya suatu sistem demokrasi yang mana Putusan MK perihal syarat pengusungan calon pemimpinan Daerah telah dianggap baik sehingga bisa menimbulkan banyaknya calon yang ditawarkan ke masyarakat.

DPR tidak harus terburu buru melakukan perubahan Undang-undang sehingga pelaksanaan KPU bisa didasarkan UU no 10 Tahun 2016 Jo Putusan MK no.60 dan 70. 

Bila suatu lembaga Negara saling polemik dan memiliki kepentingan berbeda bagaimana dengan sistem demokrasi bisa berjalan dengan baik. Suatu pengambilan keputusan haruslah didasarkan kepentingan umum dan kebangsaan bukan berdasarkan kepentingan individu atau kelompok tapi kepentingan kebangsaan.

Dr. RIDWAN SYAIDI TARIGAN SH MH 

Read More

Caleg terpilih tak wajib mundur dalam bursa pencalonan pilkada

Polemik perihal pernyataan Ketua KPU menyatakan bahwa caleq  terpilih tidak harus mundur bila mengikuti pilkada.

Pernyataan tersebut adalah berkesesuaian dengan putusan MK No.12/PUU-XXII/2024.

status calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang terpilih sesungguhnya belum melekat hak dan kewajiban konstitusional yang berpotensi dapat disalahgunakan oleh calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang bersangkutan. sehingga dugaan akan mempengaruhi hal dalam pilkada sangat tidak beralasan hukum. Hal berbeda bila menjadi anggota legislatif saat mendaftar  harus mengundurkan diri saat ditetapkan menjadi Calon yang ditetapkan KPU.

Sehingga hal yang tepat bila Anggota legislatif lah yang wajib mengundurkan dir, terlepas Apakah dia terpilih lagi atau tidak tapi pada saat pendaftaran statusnya adalah anggota legislatif aktif, bukan caleq terpilih (belum menjabat sebelumnya) karena belum memiliki hak dan kewenangan sebagai anggota DPR. bila pendaftaran calon dilakukan dibulan Agustus dan ditetapkan dibulan September 2024.

Lalu bagaimana status caleg terpilih bila pada tanggal 1 Oktober telah diangkat sumpah jabatan. Hal ini secara jelas karena ada status jabatan sebagai legislator maka seyogyanya mengundurkan diri, bila dikaitkan dengan kepala daerah yang tidak mengundurkan diri saat maju ke jenjang bursa pemilihan pemimpin yang lebih tinggi yaitu Pilgub maupun pilpres, dimana bupati,walikota,gubenur dan wakilnya tidak mengundurkan diri dari jabatannya. Sehingga terjadi perbedaan dalam hal ini.

Dr.Ridwan Syaidi Tarigan SH MH 

Read More

Pimpinan YLKBH Meraih Predikat Doktor

Fakultas Hukum (FH) Universitas Borobudur menggelar ujian terbuka promosi doktor Ilmu Hukum di Gedung D pascasarjana pada Kamis, q18 Januari 2024.

Promovendus Ridwan Syaidi, S.H., M.H., mempresentasikan hasil penelitiannya secara langsung di hadapan tim penguji yang dipimpin Wakil Rektor  Prof. Dr. Ir. H. Rudi Bratamanggala.MM., yang mewakili Rektor Universitas borobudur.

Sidang promosi doktor ini turut dihadiri tim penguji internal, antara lain Sekretaris Prof. Dr. faisal santiago,SH.MM., Penguji Dr. KMS. Herman, SH. MH. MSi. , M.Hum., Promotor Prof.Dr. Zaenal Arifin Hoesein, SH. MH., Co-Promotor Dr. Ahmad Redi, SH.MH.MSi dan Penguji Eksternal Prof. Dr. Henny Nuraeni, SH. MH

Ridwan Syaidi dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude dan berhak menyandang gelar doktor usai mempresentasikan disertasinya berjudul “PENYELESAIAN PERKARA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI INDONESIA”. Dengan kelulusannya, Ridwan Syaidi menjadi lulusan ke-218 pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur.

Dalam disertasinya, promovendus menyoroti kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK)  dalam perselisihan hasil pilkada yang mana terjadi perubahan pendirian yang termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XX/2022, yang mana awalnya  Pendirian Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusannya Nomor 001-002/PUU-XII/2014, Tanggal 13 Febuari 2014 kewenangan lembaga Negara yang secara limitatif ditentukan oleh Undang-Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat ditambah atau di kurangi oleh Undang-Undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi karena akan mengambil peran sebagai pembentuk Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan memperluas makna pemilihan umum yang diatur Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 adalah inkonstitusional.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan tentang hasil  pemilihan kepala daerah ini merupakan kewenangan tambahan yang berasal dari undang-undang, di luar kewenangan pokok yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) serta ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menurut Ridwan Syaidi, penambahan kewenangan yang dipegang oleh Mahkamah Konstitusi harus diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bukan dengan undang-undang

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bersifat inkonstitusional, dikarenakan Pemilukada tidaklah termasuk dalam rezim Pemilu dan Mahkamah Konstitusi menghapus kewenangan tambahan untuk mengadili perselisihan hasil pemilukada di luar kewenangan yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Sehingga Ridwan Syaidi berharap tetap dibentuknya peradilan khusus yang dapat menangani sengketa proses administrasi, tindak pidana pemilu dan perselisihan hasil dan keberadaannya bersifat adhock dan berada di tingkatan provinsi dan putusan bersifat final.

Pada saat momen kelulusan, Prof. Dr. Ir. H. Rudi Bratamanggala.MM sebagai Ketua Tim Penguji memberikan ucapan selamat dan harapan kepada Ridwan Syaidi.  agar dapat menjaga nama baik  Universitas Borobudur 

Read More